Perjuangan Menjadi Mahasiswa Universitas Al Azhar Mesir (Bagian 2)




Oleh: Andri Azis Putra (Alumni S1 Aqidah Filsafat Universitas Al Azhar Kairo – Mahasiswa S3 Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)

 

“Terkadang…” Dia mendesah,
“Saya rasa apa yang saya ingat itu terasa lebih nyata daripada apa yang saya lihat”
(Arthur Golden, Memoirs of a Geisha)

 

Merah di Atas Putih

Jelang tahun 2004 – Dengan lugunya sejarah menceritakan pelanggaran-pelanggaran – yang kala itu tidak dianggap melanggar – dalam proses pendaftaran calon mahasiswa Al-Azhar. Hampir semua lidah mahasiswa tua yang masih ada sekarang, akan fasih bercerita jika ditanya tentang hal ini. Ada sebahagian yang menasehati saya dengan mengatakan bahwa ini adalah aib yang harus dijaga. Penjagaan yang di dalamnya tersirat perintah; Diam! Tutup mulutmu! Sesuatu yang sama sekali tidak menarik untuk dilakukan. Berbagai macam pembenaran juga pernah diperdengarkan. Ya, namanya saja pembenaran tentu saja berangkat dari hal yang salah. Dan kemudian dalam balutan buaian tembang melankoli berjudul “ukhuwah” isu ini bisa diredam hingga penghujung tahun 2003.

Sebagaimana yang saya sampaikan pada tulisan sebelumnya, Mesir adalah surga bagi para penuntut ilmu yang miskin. Meski demikian, biaya yang harus dihabiskan untuk sampai ke negeri Kinanah ini tidaklah kecil. Bahkan bagi sebahagian besar peminatnya, banyak duka yang mesti dilalui sebelum berangkat. Banyak yang harus dikorbankan, banyak yang harus dibiarkan tergadai demi menjemput impian. Mungkin hanya harga diri yang menjadi penopang kaki sebahagian pencari ini untuk tetap tegak berdiri.

Dan pada kondisi seperti inilah beberapa orang bermain dengan lincahnya. Memanfaatkan mimpi-mimpi anak negeri demi keuntungan yang meski halal namun menyakitkan. Bercerita dengan segala cerita indah demi mendapatkan logam bergemerincing. Mungkin benar perjuangan itu perlu pengorbanan, namun apakah harus untuk semuanya? Ada harga pada setiap pengorbanan yang dilakukan, dan tentu saja tidak selalu harus mahal.




Sangat mirip sebetulnya dengan apa yang terjadi pada rapor pelajaran saya 8 tahun yang lalu. Untuk pertama kali dan satu-satunya ada warna merah di atas lembaran putih. Ada warna yang semestinya bukan dia namun hadir di lembaran itu. Saya tidak mengatakan bahwa lembaran putih tidak boleh tercoreng. Boleh tercoreng, namun tidak dengan warna merah itu, karena hadirnya malah menjadikan kesempurnaan menghilang dari tempatnya.

Makelar studi atau kemudian lebih dikenal dengan nama mediator, menyisakan catatan merah di dalam rapor hidup banyak orang. Bagi saya pengibulan ini adalah salah satu bentuk penghianatan terhadap pendidikan. Keinginan menjadi kaum terdidik setidak-tidaknya harus diikuti oleh cara-cara terdidik juga, itu formulanya.

Ada nilai moral yang mengisi pendidikan, sesuatu yang bisa saja tidak kita ditemui dalam pelajaran. Dan untuk ini sepertinya wacana pembedaan antara pendidikan dan pelajaran mesti diungkit kembali.





Bumper Itu Bernama Mahasiswa (awal)

Melihat maraknya permainan harga dalam memakelari studi ke Al-Azhar. Serta laporan-laporan miris dari keluarga yang merasa dirugikan secara fisik maupun mental. KBRI Kairo, PPMI Mesir dan elemen-elemen mahasiswa lainnya memutuskan untuk membentuk lembaga penanggung jawab pendaftaran Mahasiswa Baru. Lembaga ini kemudian disepakati dengan nama Panitia Pelaksana Pendaftaran Mahasiswa Baru (P3MB). Pada awal terbentuknya pada tahun 2004, P3MB berada di bawah Departemen Kaderisasi DPP PPMI Mesir.

Posisi yang tergabung dengan salah satu Departemen menyebabkan P3MB harus mengikuti segala aturan berikut ketetapan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Termasuk laporan rutin yang mesti mengikut kepada jenjang birokrasi organisasi kemahasiswaan. Salah satu yang paling vital adalah masalah penetapan anggaran dan putusan dalam rumah tangga P3MB sendiri. Pada saat yang sama, P3MB menjadi kepanitian paling kaya di seantero Masisir. Bagaimana tidak? Semua dana masuk dari Maba dan Mediator mengalir melalui P3MB. Bisa dibayangkan, Bendahara P3MB memiliki tanggung jawab 2 kali lipat dari bendahara umum PPMI dalam masalah pengelolaan uang. Dan sekali lagi lembaga dengan tanggung jawab sebesar ini berada di bawah naungan salah satu Departemen.

Suasana berorganisasi seperti ini tetap bertahan hingga tiga tahun berikutnya. Secara perlahan keberadaan P3MB yang bergerak dengan prinsip sosial-kemahasiswaan mulai berbenturan dengan keberadaan para mediator. Di atas kertas, mediator memang memiliki akad yang sama. Namun dalam praktek lapangannya tidaklah demikian. Ada dua jenis mediator: Pertama, Mediator yang menggunakan prinsip yang sama dengan KPP, sosial-kemahasiswaan (non-profit). Kedua, Mediator yang menggunakan standar bisnis. Mediator jenis pertama biasanya adalah utusan organisasi kekeluargaan, almamater, dan afiliatif. Sedangkan mediator jenis kedua adalah lembaga pribadi atau PT tertentu.




Sebetulnya untuk mengikat dan meminimalisir kejadian-kejadian yang tak diinginkan. P3MB setiap tahunnya mengeluarkan peraturan dan tata tertib yang mesti ditaati oleh semua mediator. Ada tiga draft surat perjanjian berbeda yang mesti ditanda tangani mediator sebagai bentuk akad kerjasama. Namun, dalam perjalanannya tetap saja ada satu atau dua mediator yang melakukan aktifitas di luar kesepatakan. Satu hal yang menggembirakan adalah, jumlah serta nominal pelanggaran turun secara drastis semenjak tahun itu.

Meskipun dinilai telah berhasil meredakan pelanggaran terhadap proses pendaftaran mahasiswa baru Universitas Al-Azhar. Begitu juga dengan telah dimulainya babak baru pendaftaran mahasiswa Al-Azhar asal Indonesia dengan adanya P3MB. Namun, keberadaannya di bawah Departemen Kaderisasi masih dirasa kurang pas. Penyebabnya sangat simpel namun terbukti agak berat dilakukan.

Berada di bawah Departemen Kaderisasi berarti berada di tingkat ke 3 jenjang instruktif organisasi PPMI. Seharusnya, sebuah kepanitian di bawah departemen akan melakukan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) persis setelah selesai tugasnya. Namun, lain halnya dengan P3MB, dengan beratnya agenda yang mesti dituntaskan berikut sirkulasi keuangan yang padat. Menyebabkan P3MB harus betah bertahan selama satu tahun untuk me-LPJ kan kinerjanya. Bagi saya pribadi, P3MB memang terlalu kerdil jika terus dipertahankan berada di bawah salah satu departemen DPP PPMI Mesir. Melihat tanggung jawab, pengaruh dan ruang lingkup kerja P3MB.

Melihat hal-hal yang dinilai kurang singkron seperti di atas, akhirnya pada tahun 2007 berdasarkan rekomendasi beberapa senior P3MB, sebuah revolusipun dilakukan. Maka mulai tahun ini Komite Pelaksana Pendaftaran Mahasiswa Baru (KPP MABA) secara resmi didirikan sebagai bentuk baru dari P3MB. Sebuah komite yang diberikan hak mandiri dan lepas dari kungkungan kabinet milik PPMI Mesir. Meski demikian, KPP MABA tetap berada di bawah pengawasan Presiden PPMI. Posisi yang menjadikan KPP MABA berada sejajar dengan lembaga-lembaga independen lainnya seperti Wihdah-PPMI dan DKKM.





Bumper Itu Bernama Mahasiswa (kedua)

Proses pendaftaran ke Universitas Al-Azhar memang tergolong unik. Bahkan menurut mantan Atase Pendidikan dan kebudayaan KBRI Kairo, Bapak Drs. Slamet Sholeh, M. Ed. malah cenderung manja. Beliau pernah bercerita bahwa pengurusan pendaftaran menjadi mahasiswa di negara-negara maju malah harus dilakukan sendiri. Terlepas dari apapun itu, nilai kebersamaan mahasiswa di Mesir memang terasa lebih hangat daripada negara luar negeri lainnya.

Keberadaan komite pendaftaran seperti KPP MABA tentu saja tidak bisa dilepaskan dari asyiknya mendaftar di Azhar. Para calon mahasiswa hanya menunggu kabar saja di Indonesia. Semua proses, seperti pengiriman berkas ke Mesir, penerjemahan berkas, pembelian & pengisian formulir, pembayaran administrasi, pengambilan tanda terima bahkan urusan passporpun terkadang juga turut difasilitasi.

Jika suatu saat saya berkesempatan menceritakan kelumit proses pendaftaran yang ditangani KPP dan Mediator ini, bisa jadi kawan-kawan mahasiswa di Eropa geleng-geleng kepala. Bisa jadi kagum bisa jadi tertawa geli. Fasilitas yang dipersembahkan oleh rekan-rekan mahasiswa dalam masalah pendaftaran calon mahasiswa baru Al-Azhar ini memang perlu diberi perhatian khusus. Sebabnya tak lain seperti yang saya tuliskan di atas. Yaitu, sistem yang digunakan masih sistem sosial-kemahasiswaan. Anggaran operasional tentu saja ada sebagai penunjang semua kegiatan kesekretariatan, konsumsi dan akomodasi staf. Selain itu, tidak ada lagi sumber dana yang katakanlah disebut gaji. Dan kondisi seperti ini berlangsung hingga tahun 2011.




Pekerjaan di KPP MABA ibarat dinas di rumah sakit, setiap saat mesti ada dan siap dengan perkembangan terbaru. Mungkin beberapa kali ada yang merasa tidak terlalu dilayani dengan baik pertanyaanya, baik di internet maupun lewat telepon. Namun, perkembangan serta perhatian yang harus diberikan KPP tidak hanya sebatas pada hal-hal itu saja. Bahkan terkadang pertanyaan yang diajukan ke KPP justru tidak ada sangkut pautnya dengan KPP. Seperti pertanyaan bagaimana caranya lapor diri & pendidikan, bagaimana caranya pengurusan cap stempel ke Kementrian Luar Negeri, atau alamat-alamat detail gedung urusan administrasi di Mesir. Bahkan beberapa kali ada juga yang menanyakan syarat melakukan legalisir ijazah ke KBRI yang padahal sudah tertempel rapi di kantor Atdik. Lebih jauh dari itu, semua hal yang ditanyakan tidak berhubungan secara langsung dengan KPP.

Belum lagi adanya telepon dari pihak keluarga yang mempertanyakan kapan keluarnya ishol (surat tanda terima). Berikut hal-hal lain yang seharusnya hanya dimengerti oleh yang mengurusi mahasiswa baru. Lucunya ketika ditanya balik, rata-rata tidak mengerti dengan apa yang ditanyakan. Dan akhirnya mengaku memang hanya diminta untuk menanyakan hal-hal itu oleh yang mengurusi anak atau saudaranya di Indonesia.

Untuk kerjasama yang model ini, sering kali berlapang dada menjadi pilihan yang terbaik. Dan itu terjadi kepada sebuah lembaga sentral pengurusan pendaftaran mahasiswa baru Al-Azhar yang menggunakan sistem sosial-kemahasiswaan tadi.




Terkadang timbul pikiran untuk menyerahkan secara penuh pengurusan calon mahasiswa baru ini kepada KBRI atau lembaga milik negara. Namun, mengingat yang akan diurusi adalah mahasiswa juga, dan nantinya juga akan dilimpahkna ke mahasiswa juga maka ini urung tersampaikan. Tentu saja ini belum termasuk isu-isu profesional, yang bila dikaji lebih jauh akan menjadi lebih rumit.

Menggunakan standar interaksi mahasiswa membuat informasi tersampaikan dengan lebih cepat dan tentu saja hangat. Ada nuansa tegang yang longgar atau longgar yang tegang dalam menggambarkan model interaksi ini. Sedangkan jika sudah beralih ke pemerintah tentu saja harus kaku, baku dan mengikut prosedur pemerintahan. Dan saya pribadi menyangsikan model interaksi seperti ini akan berjalan mulus jika memang suatu saat akan dipakai.

Meski mengetahui dengan siapa berinteraksi sekaligus bagaimana keadaannya, namun sering komunikasi antara mediator/ mitra mediator dengan KPP MABA tidak semulus yang diharapkan. Terlebih jika sudah masuk ke dalam masalah kepentingan bisnis milik mediator. Saya pribadi memang lebih memihak kepada KPP, dikarenakan kondisi, kinerja, upah-balik, tanggung jawab, kuantitas pekerjaan yang memang tidak seimbang antara keduanya. Interaksi ala mahasiswa yang santun, sopan dan saling pengertian sebetulnya adalah solusi yang sangat bijak. Namun, sayang ini tidak diperhatikan oleh banyak pihak. Termasuk adanya usaha provokasi dan pemojokan yang terjadi kepada keluarga calon mahasiswa baru terhadap KPP.

Sebagai contoh saya akan angkat masalah keterlambatan visa pada tahun 2008 untuk pertama kalinya. Semua pihak yang terlibat, mengetahui dengan jelas dimana masalah dan apa konsekuensi dari masalah itu kepada camaba. Namun sayang, KPP di kala itu mendapatkan puluhan pertanyaan bernada miring yang datang dari keluarga korban. Baik itu melalui telepon langsung maupun melalui internet.




Anehnya adalah, semenjak tahun 2004 hingga 2007, ketika pengurusan masih lancar jaya, nama panitia pendaftaran sama sekali tidak tersebut dalam kamus camaba apalah lagi keluarga mereka. Rata-rata camaba hanya mengetahui P3MB/ KPP MABA sebagai sebuah panitia yang mengurusi berkas pendaftaran atau barangkali ada yang mengira cuma mengurusi penitipan berkas. Sedangkan yang paling dominan di dalam proses pendaftaran mereka adalah Ustaz atau Kakak yang mengumpulkan berkas dan membantu menguruskan visa mereka di Indonesia.

Tidak hanya KPP, para mitra mediator yang kala itu memiliki job yang lebih padat dari tahun-tahun belakangan. Seperti melakukan antrian panjang untuk mendapatkan cap stempel di Kementrian luar negeri Mesir, juga ikut luput ditelan “karisma” yang mengurus di Indonesia.
Lalu ketika masalah menerpa disebabkan kurang harmonisnya hubungan KBR Mesir di Jakarta dengan pemerintah Indonesia, tiba-tiba nama KPP mencuat sebagai tersangka utama. Sebuah hal yang terasa sangat “luar biasa” bagi saya waktu itu. Ada lemparan bola berat dari Indonesia, hanya untuk mengamankan posisi pribadi-pribadi yang takut kehilangan pundi-pundi. Dan sekali lagi saya prihatin, hal ini justru menimpa lembaga yang tidak mengambil upah profesional dari camaba itu sendiri. Dan sialnya justru yang “profesi-onal” lah yang melemparkan bola tuduhan kepada “non-profesi-onal”. Sungguh luar biasa!




Meski pada akhirnya, yaitu semenjak tahun 2009 KBRI Kairo bersedia memberikan fasilitas tempat kepada KPP MABA tepatnya di kantor cabang Konsuler. Namun, kenangan-kenangan buruknya interaksi yang diterima oleh staf KPP sebelumnya. Membuat banyak mahasiswa merasa keberatan untuk bergabung di dalam pengurusan mahasiswa baru. Tercatat dengan miris dan gemilangnya, pada tahun 2010 KPP MABA hanya beranggotakan 5 orang staf untuk mengurusi 350 orang camaba se-Indonesia. Silahkan bayangkan betapa banyak energi yang harus terkuras karena tidak adanya tenaga. Dan silahkan juga bayangkan betapa mahasiswa mulai menjadi apatis terhadap urusan para juniornya. Jika melihat kepada apa yang saya tuliskan di atas, sikap itu tidak bisa dikatakan bukan tanpa sebab.

Yang perlu dicatat adalah semua itu tidak menjadi besar dan terkesan direlakan. Alasannya, tidak lain karena ini terjadi di lingkungan yang menjunjung tinggi harga akademis, berhubungan dengan mahasiswa dan digawangi oleh mahasiswa. Dan tidak terlalu berlebihan jika kemudian saya mengulang-ulang perkataan, “Dan Bumper itu bernama Mahasiswa!”

Bersambung…




Leave a Comment