MENELISIK FATWA SALAFI INDONESIA TENTANG PEMILU: BOLEH GUNAKAN HAK PILIH TAPI DILARANG BERPOLITIK

Related Post

  • No related post.





Pada Februari 2018 yang lalu, Dewan Fatwa Al Irsyad yang diketuai oleh Dr. Firanda Andirja, Lc., MA mengeluarkan sebuah fatwa yang menarik seputar pemilu. Al Irsyad dulu adalah kumpulan peranakan Arab yang hidup di Nusantara kemudian setelah Indonesia merdeka mereka menjadi warga negara Indonesia. Jumlah mereka cukup banyak dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Menariknya, ketika dulu Al Irsyad sangat kental dengan Arab, kehadiran Dr. Firanda Andirja yang berdarah Sulawesi dan Jawa sebagai Ketua Dewan Fatwa mengindikasikan organisasi ini telah bergerak jauh dan terbuka dengan kehadiran sosok-sosok bukan berdarah Arab dalam struktur jabatan vital perhimpunannya.

Ada beberapa poin yang menarik untuk ditelaah dalam fatwa tersebut dalam sudut pandang Politik Umat Islam di Indonesia. Pertama, Dewan Fatwa ini kukuh dalam pendirian bahwa demokrasi merupakan sistem yang batil dan banyak mendatangkan kemudharatan. Namun sayang sekali hipotesis itu berhenti sampai di sana tanpa penjelasan lebih lanjut.

Kalau kita telusuri di referensi yang lain, keharaman demokrasi salah satunya dipicu oleh sistem “one man one vote” dimana suara pezina sama nilainya dengan suara ulama, suara seorang professor sama nilainya dengan suara orang tak bersekolah sama sekali. Alasan selanjutnya tentu, karena demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang disalin dan diadopsi dari orang Barat sehingga demokrasi diletakkan sebagai bentuk tasyabbuh kepada orang-orang kafir.




Akan tetapi sistem one man one vote ini kemudian tidak terlalu dipermasalahkan dalam fatwa tersebut dimana adalah kalimat “Adapun berpartisipasi dengan menggunakan hak pilih pada pemilihan umum, maka hal ini dianjurkan oleh ulama ahlul sunnah”. Artinya, meskipun nilai suara dari setiap individu pada sebuah sistem demokrasi langsung dianggap sama, Dewan Fatwa Al Irsyad tetap membolehkan bagi setiap muslim untuk memberikan suara.

Sistem one man one vote dalam konteks Indonesia sebenarnya tidak murni suara professor atau suara ulama akan sama dengan kekuatan dan nilainya dengan suara rakyat jelata yang tidak tamat SD sekalipun. Sampai hari ini pola patronistik masih kental dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam bahasa kerennya, ada sosok-sosok influencer yang suaranya tidak sekedar suara dirinya saja. Tetapi ada suara sekian ribu, ratusan ribu bahkan jutaan para fans, simpatisan atau pengikutnya yang sangat ditentukan oleh pilihan politik sang influencer tersebut. Oleh karena itu dalam setiap kontestasi Pilkada atau Pilpres kiyai-kiyai menjadi laku untuk di-silaturrahmi-hi demi meraih setumpuk suara dari basis massa yang mereka miliki. Apalagi kiyai-kiyai NU yang punya basis pesantren yang kuat. Ketika kiyai nya bilang A maka santri, jamaah pengajian dan pengikutnya akan serempat memberikan suara A. Sehingga one man one vote dalam konteks Indonesia tidak melulu bisa dimaknai suara kiyai atau professor sama dengan suara orang yang tak berpendidikan atau rakyat biasa.

Dalam Fatwa Al Irsyad tentang pemilu itu disebutkan 4 kisah yang menjadi penguat kenapa umat Islam boleh menggunakan hak pilih: Kisah Nabi Khidir yang membocorkan kapal, Kisah Romawi mengalahkan Persia, Kisah Nabi Yusuf dan kisah seorang Badui kencing di dalam Masjid. 3 kisah terawal mengindikasi secara implisit tentang positioning umat Islam/pengikut Nabi pada zaman tersebut. Pada saat Nabi Khidir membocor kapal karena berdasarkan wahyu yang diterimanya kapal tersebut akan direbut oleh Penguasa yang zalim terkait dengan kehadiran Nabi Musa dan jumlah Bani Israil yang menjadi minoritas di zaman Fir’aun. Begitupun ketika Romawi berhasil mengalahkan Persia, pemerintahan Islam hanyalah sebuah komunitas kecil yang masih berjumlah ribuan atau puluhan ribu orang yang masih terpusat pada wilayah kecil di padang pasir yang bernama Madinah. Begitupun ketika Nabi Yusuf menjadi menteri pertanian di Mesir maka ia hanyalah orang pendatang dan kaumnya adalah kaum yang minoritas di kala itu.




Harus juga diingat bahwa di kala itu perebutan kekuasaan seringkali menggunakan pola-pola invasi, tekanan diplomatik dan tekanan militer. Sehingga pilihan-pilihan yang sangat rasional memang berusaha untuk patuh dan taat kepada penguasa sambil bersabar ketika mereka melakukan kedzaliman. Tetapi yang menarik adalah Khidir dan Musa yang hidup di zaman yang bersamaan memiliki peran yang berbeda. Khidir diplot Tuhan sebagai pemberi Hikmah kepada Musa. Sementara Musa menjadi juru bicara dan panglima Bani Israil untuk menuntut keadilan dan pelindungan untuk Bani Israil sebagai warga negara yang sah dari kerajaan Mesir yang dipimpin oleh Fir’aun. Pesannya adalah Tuhan tidak selalu meminta kepada para Nabi dan umatnya untuk bersabar atas kekejaman dan ketidakadilan penguasa zalim. Tetapi Tuhan meminta Musa untuk datang ke istana Fir’aun bersama Harun untuk menjelaskan dengan tegas kesalahan-kesalahan Fir’aun dari segi Aqidah dan Muamalah kepada rakyatnya yang pada saat itupun sudah terdiri dari berbagai etnis yang berbeda. Sehingga dari kisah Musa dan Khidir kita melihat sisi-sisi perjuangan yang harus seiring sejalan antara hikmah, keberanian berdiskusi dan kekuatan militer melawan penguasa zalim.

Kisah Yusuf yang kemudian diangkat sebagai Menteri Pertanian atau Menteri Ekonomi oleh penguasa Mesir di kala itu setelah ia mampu menafsirkan mimpi sang Raja dengan tafsiran yang nyata, memberikan indikasi bahwa intelektualitas bisa digunakan untuk mencari jabatan demi kemaslahatan umat. Yusuf telah menjadikan dirinya sebagai politisi yang mengurusi hajat hidup dan kebutuhan vital orang banyak yakni terkait ketahanan pangan.

Kaitan dengan sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia saat ini, penentu jabatan-jabatan vital seperti Menteri Pertanian dan Kepala Bulog menjadi domain kekuasaan seorang Presiden yang dipilih lewat proses demokrasi. Keterpilihan seorang presiden yang baik, paham agama, cakap memerintah dan bijak dalam mengambil keputusan harus melalui proses pilpres dimana yang berhak untuk mengajukan calon presiden itu adalah partai yang punya kursi di parlemen.

Berbeda dengan sistem kerajaan di zaman dahulu dimana silih bergantinya kekuasaan sangat kental dengan nuansa feodalistik dimana yang berhak menjadi raja adalah anak keturunan raja. Pola seperti ini tidak memungkinkan rakyat biasa untuk menduduki kursi dan memakai mahkota raja. Karena darah menjadi faktor utama yang tak boleh digugat. Persoalan muncul ketika sang Raja punya banyak permaisuri (selir) dan banyak anak. Tak jarang kemudian dalam kisah-kisah berbagai kerajaan di dunia pada masa lalu, terjadi perang saudara karena nafsu dan merasa diri lebih berhak menjadi putra mahkota yang mengantikan ayahanda yang wafat. Hal itu juga terjadi dalam sejarah panjang Umayyah dan Abbasiyah. Ada satu dua Khalifah yang memang bertaqwa dan cakap memimpin. Tetapi banyak juga kisah pilu dengan hadirnya para khalifah yang dzalim dan kasar kepada ulama-ulama ahlul sunnah.




Nah, demokrasi sebenarnya hendak memutus berbagai kelemahan dari sistem khilafah ataupun kerajaan yang telah meninggalkan traumatik tersendiri dalam sejarah peradaban umat manusia. Mengalihkan keterpilihan seorang pemilik dari ranji keluarga menuju kontestasi bebas dimana setiap warga negara yang mampu dan cakap memimpin boleh mengajukan diri sebagai calon pemimpin kemudian rakyat menjadi penentu apakah mereka berhak atau tidak. Hal ini sebenarnya mendorong orang untuk berlomba-lomba untuk mencari ilmu dan pengalaman secara tekun agar bisa memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin.

Ketika kandidat pemimpin yang muncul melimpah, maka demokrasi memberikan aturan kelayakan dan medan tempur yang tidak saling baku hantam serta tidak menumpahkan darah. Sehingga demokrasi memilah antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Sehingga ada “check and balance”. Karena rakyat tak bisa ramai-ramai setiap hari untuk menyuarakan aspirasinya karena mereka juga harus mencari nafkah dan bekerja, maka dipilihlah anggota parlemen sebagai penyambung lidah rakyat. Eksekutif tidak bisa dibiarkan bekerja seenak dan sekenanya saja. Oleh karena itu mereka perlu dikontrol oleh para wakil rakyat yang ada di parlemen. Untuk memudahkan rakyat memilih dan kekuatan politik bisa menjadi kekuataan yang tidak liar dan tak terkendali, maka diciptakanlah yang namanya Partai Politik. Sehingga jalur-jalur dukungan bisa tersistematisasi dengan baik.

Yang terputus dari fatwa Dewah Syariah Al Irsyad tersebut adalah koneksi antara bolehnya menggunakan hak pilih, tetapi tidak boleh berpolitik. Ambiguitas ini sebenarnya sangat didorong oleh adopsi terhadap sistem politik Saudi Arabia yang sangat sentralistik, feodalistik dalam bentuk kerajaan. Dimana rakyat biasa ditutup aksesnya untuk menduduki posisi-posisi puncak pemerintahan. Dan tidak ada pemilihan umum untuk memilih presiden ataupun raja. Gubernur pun ditunjuk oleh Raja. Ketika domain-domain kekuasaan telah menjadi hak mutlak para keluarga kerajaan, maka rakyat tak perlu lagi berpolitik. Hatta itu ia telah mendapatkan gelar doktor ataupun menjadi professor di bidang politik Islam. Jika ia hanya berasal dari darah orang biasa bukan keturunan Raja, maka haknya cuma diminta oleh Raja untuk bekerja di posisi tertentu di kerajaan. Tetapi ia tak boleh mengambil alih ataupun merebut kekuasaan mutlak dari Raja dan anak keturunanya.

Nir konektivitas ini juga didorong oleh alam bawah sadar bahwa dalam sejarah para rasul dan sejarah Islam, umat Islam banyak mengalami periode berstatus sebagai umat minoritas. Sehingga berlaku baik dan menjadi warga negara yang baik serta tidak banyak cing-cong alias ngak ngeyelan menjadi solusi terbaik dalam menjaga keamanan dan eksistensi umat Nabi/Islam itu tersendiri. Apalagi mereka yang hidup di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya bukan muslim.




Tetapi yang gagal ditangkap dari situasi kontemporer saat ini adalah banyak orang muslim yang hanya menjadi komunitas minoritas bisa menjadi pejabat publik yang berpengaruh di negeri-negeri kristen dan sekuler karena diberlakukannya sistem demokrasi di tempat tersebut. Saat ini di Inggris ada beberapa walikota yang muslim. Seperti Sadiq Khan yang menjadi walkota London dan Magid Magid yang menjadi walikota Sheffield. Mereka adalah muslim sekaligus berasal dari keluarga imigran yang mendapatkan kesempatan memimpin karena dibukanya keran demokrasi oleh Barat.

Nah, agak sangat lucu sekali di sebuah negara yang menjadi negara muslim terbesar di dunia yang bernama Indonesia, kemudian umat Islam diminta untuk tidak berpolitik. Yang artinya umat Islam diminta untuk menyerahkan urusannya kepada orang-orang di luar Islam. Dan umat Islam di Indonesia hanya diminta untuk memberikan hak pilih saja, tapi jangan jadi anggota parpol, jangan mencalonkan diri jadi anggota DPR, dan tak perlu melahirkan kandidat presiden. Namun di sisi lain, umat Islam diminta untuk memberikan suaranya untuk memilih pemimpin yang amanah.

Pertanyaan besarnya dari mana pemimpin amanah atau pemimpin yang pro kepentingan umat Islam itu akan lahir jika umat Islam sendiri tidak punya media dan saluran politik untuk mengajukan pemimpin? Apalagi larangan berpolitik bagi umat kemudian dijadikan senjata yang sangat massif untuk membenci partai-partai Islam yang dengan sekuat tenaga dan semampu mereka untuk membuat legislasi yang terbaik untuk kebutuhan umat Islam dan menjaga nilai-nilai kenabian hidup di debat-debat sangat cair di parlemen. Berkontestasi dengan politisi-politisi yang berpikiran sekuler dan punya kecenderungan untuk mengebiri nilai-nilai keislaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut saya, hak pilih dan hak dipilih itu adalah 2 sisi mata uang yang tidak bisa dilepaskan. Oleh karena itu, fatwa boleh memilih tetapi tidak boleh berpolitik menyisakan “logical fallacy” yang sangat parah efeknya dalam upaya melahirkan pemimpin muslim yang baik lewat partai-partai Islam sekaligus membuat kebinggungan yang sangat massif kepada umat ketika hak memilih itu diiringkan dengan kampanye dan perlawanan yang amat sangat kepada politisi-politisi Islam yang telah mengorbankan dirinya masuk ke dunia politik yang penuh trik dan intrik serta sangat sadis dengan niat baik suara umat Islam dan nilai-nilai Islam masih bisa dimenangkan dalam pengambilan kebijakan di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Semoga Allah tunjukkan jalan yang benar kepada kita dan karuniakan pemimpin-pemimpin yang amanah kepada kita. Amiin.




Sumber Ilustrasi Gambar: https://www.an-najah.net/renungan-tentang-politik-islam/

Leave a Comment